fbpx
Suara Peternakan

Pengusaha Ayam Diberi Waktu Tiga Tahun Bangun RPHU

Suarapeternakan.com – Pengusaha perunggasan bakal diberi waktu tiga tahun untuk memenuhi kewajiban memiliki rumah potong hewan unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin yang mampu menampung karkas produksi internalnya. Aturan ini muncul dalam draf revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita menyebutkan ke depannya pelaku usaha wajib melakukan pemotongan ayam ras pedaging (livebird) di RPHU dan fasilitas rantai dingin yang memenuhi persyaratan. Perusahaan peternakan pun wajib mempunyai RPHU dengan kapasitas sebesar 100% produksi livebird internal.

“Ke depan, target pemotongan  livebird di RPHU dalam jangka 3 tahun secara bertahap dilakukan 20%, 60%, sampai dengan 100%,” kata Ketut melalui keterangan resmi, Selasa (8/10/2019).

Draf revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 yang memuat kewajiban bagi perusahaan peternakan untuk memiliki fasilitas rumah potong hewan unggas (RPHU) menuai berbagai reaksi dari pelaku usaha.

Dalam draf yang disampaikan, perusahaan wajib menyediakan RPHU dengan kapasitas 100% dari total produksi ayam siap potong (livebird) kebutuhan internal. Kewajiban itu harus dipenuhi secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

Revisi pada Permentan Nomor 32 Tahun 2017 sendiri diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan yang kerap dihadapi industri perunggasan dalam negeri. Ketut menjelaskan rancangan revisi nantinya akan mengakomodasi penyediaan ayam ras yang berdasarkan pada rencana produksi nasional sesuai keseimbangan pasokan dan kebutuhan.

“Permentan Nomor 32 Tahun 2017 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan peternak, sehingga perlu adanya kesinambungan dalam berusaha antara perusahaan peternakan, pembibit GPS [induk galur murni/grand parent stock], pembibit PS [parent stock] dan peternak, serta kepastian berusaha dan investasi,” paparnya.

Ketut memaparkan rancangan revisi akan mencakup perbaikan pengaturan distribusi PS oleh perusahaan pembibitan menjadi 25% untuk perusahaan PS eksternal dan tidak terafiliasi. Selain itu, bibit PS yang beredar wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk dan sertifikat SNI.

Sebagaimana aturan yang berlaku saat ini, Pelaku usaha atau perusahaan dalam melakukan kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras wajib melaporkan produksi dan peredaran kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota. Pelaporan dilakukan minimal sekali dalam sebulan setelah kegiatan penyediaan dan peredaran ayam ras dilakukan.

Proses revisi Permentan ini hampir selesai menyusul telah dilaksanakannya sejumlah rapat pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan guna menyempurnakan draf yang disusun.

‚ÄúSetelah tahap public hearing dan review oleh inspektorat jenderal, draf siap untuk proses tanda tangan oleh Menteri Pertanian. Selanjutnya, akan dilakukan proses harmonisasi dan pengundangan di Direktorat Jenderal Perundang-undangan di Kemenkumham,”

Selain itu, industry  pakan wajib menyediakan pakan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pakan untuk kepentingan peternak.

Namun, pelaku usaha sikapi usul kewajiban RPHU

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami berpendapat perusahaan bakal sulit merealisasikan kewajiban tersebut dalam waktu 5 tahun. Dengan potensi produksi ayam ras siap potong mencapai 3 miliar ekor setiap tahunnya, Dawami menilai mewujudkan rencana tersebut dalam 10 tahun sudah merupakan prestasi.

“Itu juga saya usulkan untuk realisasi 5 tahun tidak cukup, 10 tahun kalau bisa saja hebat. Kalau hitungan produksi 3,5 miliar ekor per tahun dan disiapkan RPHU untuk itu semua, tentu sulit. Dari mana? Ini tidak memberi kesempatan bagi pemotong ayam kecil di pasar-pasar,” kata Dawami

Kewajiban kepemilikan RPHU sejatinya telah diatur dalam Pasal 12 Permentan 32/2017. Dalam beleid tersebut, perusahaan integrator maupun mandiri dengan kapasitas produksi minimal 300.000 ekor per pekan wajib memiliki RPHU yang dilengkapi rantai dingin.

Ketut sendiri mengemukakan kewajiban kepemilikan RPHU berkapasitas 100% produksi internal ini diikuti pula dengan penyediaan fasilitas rantai dingin untuk mengakomodasi kapasitas produksi dan kebutuhan. Selain itu, perusahaan terintegrasi pun diminta menyimpan 15% dari total karkas yang dipotong di RPHU sebagai stok penyangga (buffer stock).

Namun, aturan kepemilikan RPHU saat ini yang belum berjalan maksimal.

“Saya tidak optimistis dengan rencana revisi ini jika melihat implementasi aturan yang sudah ada. Tapi, setidaknya ada langkah yang harus kita tempuh meski harus dengan pengawasan yang ketat. Selama pemerintah tegas, seharusnya bisa karena aturan sudah ada,” kata Pardjuni.

(Visited 26 times, 1 visits today)

Related Articles