fbpx
Suara Peternakan

Pemerintah Usulkan Kenaikan Tarif Impor Produk Peternakan dan Hortikultura saat Panen

Suarapeternakan.com – Jakarta. Pemerintah telah menggodok aturan mengenai kenaikan tarif bea masuk terhadap produk hortikultura dan peternakan sebagai upaya untuk melindungi produksi dalam negeri.

Terkait putusan sangketa di WTO dengan nomor registrasi DS 477 dan DS 478. Mengenai hal tersebut, pihak Kementan telah melakukan revisi dengan menerbitkan Permentan Nomor 24 tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan nomor 38 Tahun 2017 tentang rekomendasi Impor Hortikuktura (RIPH).

Disebut Prihasto Setyanto, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan mengatakan bahwa beleid tersebut bakal kembali direvisi dengan permentan baru dan  sudah berada di Kementrian Hukun dan HAM.

Selain melindungi produk dalam negeri, kenaikan bea impor juga untuk menjaga kualitas produk yang masuk ke Indonesia. Usulan kenaikan bea impor akan dibahas lebih lanjut ditingkat internal Kementan. Termasuk soal besaran tarif yang akan ditetapkan nanti. Meski belum tentu kebijakan tersebut akan diterapkan tahun ini.

Kementan juga melakukan perlindungan produk dalam negeri dengan memperkuat good agriculture practice dan good hadling practice. Keduanya harus diimplementasikan agar produk impor memiliki mutu dan kualitas yg baik.

” kami akan perhatikan desaran tarif bea masuk, kami juga akan  memperketat produk yang akan di impor di di Indonesia,” kata Prihasto yang dikutip dari okezon,com.

Rencana kenaikan tarif impor merupakan upaya yang dilakukan guna melindungi peternak dan petani Indonesia. Juga menyiasati gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru ke organisasi perdagangan dunia (WTO).

Sebelumnya AS dan Selandia Baru melaporkan Indonesia ke WTO. Pasalnya Indonesia dinilai menerapkan kebijakan larangan impor produk hortikultura dan produk hewan saat masa panen.

Namun gugatan tersebut dimenangkan ole WTO. Oleh karena itu, Indonesia menyesuaikan sejumlah aturan untuk meniadakan pasal larangan impor saat masa panen.

Terdapat sejumlah aturan yang direvisi guna memenuhi hasil gugatan tersebut. Antara lain adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 59 tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Meski begitu pemerintah juga tetap akan melakukan upaya perlindungan petani lokal. Selain perlindungan melalui tarif, pemerintah juga akan melakukan perlindungan non tarif untuk kesehatan dan kehalalan produk.

(Visited 35 times, 1 visits today)

Related Articles