fbpx
Suara Peternakan

Kementan dan BPS Satu Data dalam Selaraskan Data Populasi Ternak di Indonesia

Suarapeternakan.com – Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyelaraskan implementasi satu data komoditas peternakan yang berkualitas.

Kementan rutin melakukan koordinasi dengan BPS dalam mendata komoditi peternakan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan. I Ketut Diarmita pada acara pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional II Tahun 2019 di Bogor pada Senin (5/8/2019), menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Oleh karena itu, Ditjen PKH kerjasama dengan BPS untuk Satu Data, agar metode yang digunakan oleh Ditjen PKH sama dengan BPS” tegas Ketut pada pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari BPS RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan dari Dinas/Kelembagaan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 Provinsi, serta kabupaten/kota terpilih,” ujarnya yang dikutip dari republika.com.

Pemutakhiran pencatatan data dalam sektor peternakan, tentang kelahiran dan kebuntingan khususnya ternak sapi dan kerbau, penyakit hewan dengan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi (ISIKHNAS). Terkait perunggasan sementara dalam perbaikan dan terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait.

Komitmen Ditjen PKH untuk menghasilkan data berkualitas yang mudah diakses, akurasi tepat dan cepat, sehingga dalam memecahkan masalah peternakan dapat dilakukan secara efektif dan efisienyaitu memperbaiki data sistem perunggasan, data ruminansia dan problem ruminansia di Indonesia. Untuk mewujudkan kualitas data tersebut, diperlukan koordinasi yang intensif dengan penyedia data mulai dari tingkat lapangan, tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Setiap unit penanggung jawab data dan informasi harus mempunyai database yang terupdate bahkan secara real time, sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya secara cepat dan valid bisa terukur langsung dan diketahui progres dan target pencapaiannya.

“Pengumpulan dan pencatatan data per komoditas di setiap daerah sangat penting untuk pembuatan clustering, sehingga pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih terfokus per komoditas dan tepat sasaran,” lanjut Ketut.

Kegiatan SUTAS 2018 dapat menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan koordinasi yang lebih baik ke depan untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap metodologi pendataan komoditas peternakan antara Ditjen PKH dan BPS RI dalam mewujudkan hal tersebut.

Pelaksanaan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018) melalui proses Verifikasi dan Validasi Data Peternakan secara berjenjang (kab/kota; provinsi hingga nasional) diketahui bahwa dari hasil perhitungan populasi dengan menggunakan SUTAS 2018 terkoreksi, diperoleh perkiraan populasi ruminansia besar pada tahun 2018 sebanyak 17.909.045 ekor dengan rincian sapi potong 16.432.945 ekor, sapi perah 581.822 ekor, dan kerbau 894.278 ekor. Pada tahun 2019 ini, populasi tersebut berkembang sehingga mencapai total 18.120.831 ekor ruminansia besar. Presiden telah menandatangani Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada bulan Juni 2019 guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna.

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah mengatakan pendataan peternakan dan kesehatan hewan sering terkendala dalam implementasi Petunjuk Teknis. Terutama pada daerah yang masih belum optimal, hal ini disebabkan sering terjadi pergantian petugas data tanpa ada transfer ilmu, sehingga petugas baru kurang memahami.

Permasalahan lainnya adalah terkait pelaporan data dari daerah belum dilakukan secara online sehingga perlu dibangun pelaporan data secara online. Hal ini menyebabkan perbedaan pemahaman konsep dan definisi, titik atau waktu pendataan, dan jenis data. Perlu adanya prosedur operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan baik di pusat maupun dinas peternakan dinas terkait yang melaksanakan fungsi pembangunan peternakan di provinsi dan kabupaten kota.

Koreksi terhadap data hasil SUTAS2018, dengan memberikan data dukung berupa hasil pendataan data by name by address dan selanjutnya diserahkan ke BPS melalui Ditjen PKH untuk diverifikasi kembali.

“Apabila data dukung (data by name by address) dimaksud belum dapat disampaikan, maka data populasi sapi dan kerbau adalah menggunakan data populasi yang terkoreksi dengan parameter perubahan jumlah Rumah Tangga hasil SUTAS 2018 oleh BPS RI” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS, Hasnizar Nasution, menyampaikan bahwa permasalahan yang cukup riskan adalah apabila data yang diberikan ke BPS berbeda antara instansi provinsi, kabupaten/kota maupun level kecamatan. Bahkan dengan data departemen/kementerian yang terkait dengan lingkup SKPD tersebut.

Sumber: Republika.com

(Visited 42 times, 1 visits today)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *