fbpx
Suara Peternakan

Aturan Baru Soal Impor Ayam

Suarapeternakan.com – Setelah membuka keran impor, pemerintah akhirnya memperbarui ketentuan impor ayam dan produk ayam. Langkah ini dilakukan untuk mengikuti putusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 22 November 2017 tentang gugatan Brasil atas ketentuan dan prosedur impor ayam Indonesia.

Aturan baru yang diubah tersebut yakni, Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Pada salah satu beleidnya, pemerintah bakal memperluas cakupan impor ayam termasuk potongannya (sayap, paha, dan dada).

Kedua, penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PMP Nomor 34/Permentan/Pk. 210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Indonesia.

Menurut Menteri perdagangan, perubahan tersebut mengikuti putusan panel sengketa DS 484 di DSB WTO pada 22 November 2017. Panel WTO mengabulkan gugatan Brasil atas ketentuan dan prosedur ayam impor yang diberlakukan Indonesia.

Enggar memastikan, kendati ada penyesuaian aturan, hal ini tak mengartikan Indonesia langsung memberikan lampu hijau bagi masuknya ayam dan produk ayam dari Brasil.

Penyesuaian ini dilakukan untuk mengharmonisasikan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat, serta aturan yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO. Selain itu, Indonesia akan tetap mempertegas batasan produk ayam yang aman, sehat, dan halal dari Brasil.

“Penting diketahui bahwa kebijakan halal Indonesia untuk produk ayam tidak pernah dinyatakan bersalah oleh panel sengketa WTO,” katanya.

“Oleh sebab itu, produk ayam impor yang masuk ke Indonesia tetap harus memenuhi standar kesehatan yang berlaku secara internasional serta standar halal yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penting diketahui bahwa kebijakan halal Indonesia untuk produk ayam tidak pernah dinyatakan bersalah oleh panel sengketa WTO,” Enggar menjelaskan.

Sejak 2009, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk ayam impor ke pasar Indonesia, sehingga negara tersebut menggugat Ri ke WTO pada 16 Oktober 2014.

Atas keputusan itu, Indonesia mau tidak mau harus membuka keran impor ayam. Namun, Kementerian Perdagangan menjamin keran itu hanya dibuka jika ada permintaan dari dalam negeri.

Berkaitan dengan ini, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sejumlah importir dalam negeri—dalam pengakuan mereka kepada pemerintah—kurang tertarik mengimpor ayam Brasil karena beberapa pertimbangan.

Salah satunya seperti jarak lokasi yang jauh sehingga berimplikasi pada biaya pengiriman yang tinggi. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir Kementerian Perdagangan tidak pernah mengeluarkan persetujuan impor lantaran karena memang tidak ada pengajuan dari importir.

Kontrol kuota impor

Wakil Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Apindo Anton J. Supit dlansir dari beritagar.id menyatakan, saat ini industri peternakan dalam negeri sedang dilanda kejatuhan harga daging ayam di peternak mandiri. Sebelum serbuan impor masuk, pemerintah perlu membuat strategi agar peternak dalam negeri tidak beralih usaha.

“Ujung-ujungnya, pasar kita justru dikuasai produk impor atau hanya perusahaan besar saja,” kata Anton.

Harga ayam hidup per kilogram pada Agustus 2019 menyentuh Rp8 ribu. Besaran itu adalah yang terendah sejak awal tahun.

Sugeng juga mendapati persoalan lain, yakni harga sarana produksi ternak (sapronak) yang justru terus merangkak naik.

Atas dasar kondisi ini, peternak berharap pemerintah memenuhi lima tuntutan mereka. Pertama, harga ayam hidup minimal di HPP peternak dinaikkan. Kedua, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penataan iklim usaha perunggasan nasional.

Ketiga, perlindungan dan segmentasi pasar ayam segar hanya untuk peternak mandiri. Keempat, pembenahan dan penataan hilirisasi usaha perunggasan melalui kewajiban Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) bagi perusahaan integrasi.

Kelima, membubarkan tim Komisi Ahli Unggas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Penyerapan Ayam Domestik

Kebijakan Kementerian Perdagangan yang selama cenderung berdampak jangka pendek. Instruksi Kemendag agar para peritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap ayam peternak hanya akan berdampak singkat.

Melansir dari ekonomi bisnis.com, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag  Suhanto mengatakan, dia telah menyurati Aprindo untuk menyerap ayam peternak sesuai harga acuan yang diatur dalam Permendag No.96/2018 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen. Adapun harga acuan yang ditetapkan untuk ayam ras segar di tingkat konsumen sebesar Rp34.000/kg dan di peternak Rp18.000/kg.

“Aprindo kami minta secepatnya melakukan penyerapan. Sekarang Aprindo sedang berkoordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan instruksi kami,” ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Kemendag juga telah menyurati kementerian dan lembaga serta instansi di daerah untuk melaksanakan bazar daging ayam ras.  Dia juga telah menyurati Kementerian Pertanian untuk melaksankan usulan peternak untuk mengurangi suplai ayam nasional. 

(Visited 49 times, 1 visits today)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *