fbpx
Suara Peternakan

Peternak Ayam Perlu Dibentengi Regulasi Halal

Suarapeternakan.com – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluhkan minimnya kesadaran halal di sektor peternakan ayam mandiri. Selain itu, minimnya halal di Rumah Potong Hewan (RPH) ayam, standar halal di sektor peternakan jauh dari kata layak. Standarisasi halal masih rendah. Namun sejumlah RPH pun sudah terstandarisasi halal MUI, tapi masih kecil.

Disisi lain sertifikasi halal RPH ayam maupun aspek yang mencakup sektor peternakan relatif mudah didapat. Baik dari segi pembiayaan dan administrasi, serta pengajuan sertifikat halal mudah didapatkan. Sejauh ini MUI telah berupaya mendekatkan pelaku peternakan dengan aspek halal.

Hal itu ditempuh dengan memberikan pelatihan dan bimbingan mengenai juru sembelih halal (Juleha) bersama Kementrian Pertanian (Kementan). Sertifikasi halal RPH ayam dilakukan seiring dengan perlakuan yang cenderung sembarangan terhadap hewan potong oleh para jagal. Tak sedikit juru sembelih ayam di RPH yang merokok, tak bersih, dan tidak memotong mati ayamnya dengan benar.

Perlunya pemerintah setempat mendorong untuk menggenjot sosialisasi standar halal dari hulu ke hilir sektor peternakan.

Dikutip dari republika.com, berdasarkan catatan LPPOM MUI, sepanjang 2019 terdapat RPH ayam yang telah terstandarisasi halal sebanyak 22 RPH.

Menurut Wakil Direktur Bidang  Sosialisasi dan Informasi LPPOM MUI, Omsena mengatakan, biaya standarisasi halal dari MUI relatif paling kompetitif di dunia. Permasalahan yang ada hanyalah bukti keseriusan dan komitmen peternak untuk segera mendaftarkan RPHnya ke MUI.

Sertifikasi halal merupakan salah satu penguat bagi sektor produsen ayam lokal dalam menunjukkan  daya saing produksi di kancah global.

Pengetahuan tentang sertifikasi halal masih minim dikalangan pedagang daging hewan seperti sapi, kerbau dan ayam. Namun, Kementan telah mengklaim seluruh RPH ayam di Indonesia sudah tersertifikasi halal. Sehingga pemerintah menjamin produk ayam dipasar ritel maupun pasar tradisional berada dalam standar halal.

Kendati demikian, salah satu syarat untuk memiliki RPH ayam itu adalah harus memiliki sertifikasi kesehatan dan standar veteriner hal itu diatur dalam perundang-u dangan.

RPH ayam telah mendapat pengawasan oleh pemerintah, sedangkan disektor Tempat Pemotongan Ayam (TPA) yang kurang pengawasan pemerintah.

Menurut Syamsu, peternak mandiri yang memasok produksinya ke pasar tradisional juga sudah dipastikan menjalankan mekanisme halal. Terdapat 200 lebih RPH ayam telah tersertifikasi halal.

Pemerintah RI telah menerbitkan sekaligus memberlakukan regulasi berupa Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang tersebut tentang jaminan produk halal di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum pada muslim di Indonesia atas peredaran produk dan jasa di pasaran.

Berbagai kasus muncul diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pencantuman logo halal (hasil pengurusan sertifikasi), minimnya sertifikasi pada Rumah Potong Hewan dan Rumah potong Unggas serta minimnya payung hukum bagi pemerintah setempat (daerah kota dan kabupaten).

Dalam rilis Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Kasus peredaran bahan/makanan nonhalal yang mencuat beredar Kota Tangerang, Bogor dan Yogyakarta.

Pada Desember 2017, Halal Center Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melakukan tes atas 20 sampel produk bakso beberapa kedai di Yogyakarta. Ternyata delapan sampel di antaranya positif mengandung daging babi.

Untuk mempercepat terbitnya PP itu perlu dilakukan fact finding isu-isu halal yang menjadi polemik di masyarakat, agar dapat memberikan dukungan percepatan regulasi tersebut lahir.

Penelitian dilakukan di beberapa RPH di kota Tangerang dan Bogor. Temuan utama penelitian adalah bahwa perlu dipertanyakan kelengkapan sertifikasi halal pada beberapa RPH yang dijadikan sasaran. Sebagaimana yang tergambar di RPH Bayur belum besertifikat halal, padahal RPH tersebut merupakan RPH milik Pemkot Tangerang.

Problema muncul di antaranya faktor penyembelih yang belum bersertifikasi halal lantaran para pengusaha ada yang membawa juru sembelih masing-masing dan ada yang menyerahkan penyembelihan dan pengolahannya dilakukan oleh RPH Bayur. Kemudian sistem sanitasi dan jaminan higienitas yang belum memadai karena faktor sarana dan prasarana RPH yang sudah tidak memenuhi standar.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi jumlah UMKM sebanyak 38.309 pengusaha di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelusuran Halal Center UGM, diperoleh informasi beberapa terjadinya potensi-potensi pencemaran daging halal dengan daging haram di wilayah kota Yogyakarta yakni:

1. Daging sapi dioplos daging babi (B2)
2. Penggilingan daging sapi campur daging babi
3. Daging anjing (B1), tikus, ular dan lain-lain
4. Daging ayam dan sapi bangkai
5. Daging yang dioles bumbu dengan kuas bulu babi
6. Daging yang tidak disembelih menurut Syariat Islam
7. Daging yang direndam arah sebelum dipanggang
8. Daging impor non-halal dari luar negeri
9. Daging sapi gelonggong
10. Krecek (gudeg, sambal goreng dan lain-lain) dari daging babi
11. Daging sampah (rumah makan, hotel, dan lain-lain).

Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh petugas dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian serta dinas-dinas terkait.

Dengan diterbitkannya PP Jaminan Produk Halal, Pemerintah segera bergerak cepat mensosialisasikan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat.

Sumber; solopos.com, republika.com

(Visited 49 times, 1 visits today)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *