fbpx
Suara Peternakan

RI Akhirnya Buka Keran Impor Ayam dari Brasil Setelah Kalah Gugatan di WTO

Suarapeternakan.com – Gugatan yang diajukan pemerintah Brazil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap Indonesia membuahkan hasil. Kekalahan Indonesia saat ini, harus menyesuaikan kebijakan dengan rekomendasi dari WTO. Dalam artian Indonesia harus menyesuaikan sejumlah ketentuan importasi ayam. Pada 2014 lalu, disangketakan di WTO. Jika Indonesia tidak menjalankan rekomendasi, dalam tidak membuka keran impor ayam dari Brasil, maka tentu ada konsekuensi yang bakal diterima, termasuk kemungkinan adanya retaliasi dari Brasil.

Sebagai konsekuensi, Indonesia harus mengubah ketentuan impornya. Pemerintah pun mengakomodasi dengan mengubah dua aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan produk Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI. Kendati begitu, Brasil tetap tidak puas dengan perlakuan Indonesia. Pada Juni lalu, Brasil mengatakan Indonesia masih menghalang-halangi ekspor ayamnya ke Indonesia dengan menunda sertifikasi kebersihan dan produk halal

Pemerintah pun menjalankan ketentuan WTO dan mengizinkan masuknya impor dan produk ayam dari Brazil.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiastio Lukita mengatakan buntut dari kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil ke WTO pada 2017 yang tak kunjung dilaksanakan karena berbagai alasan, seperti sertifikasi sanitasi dan halal. “Tidak ada pilihan lain untuk kami menyesuaikan seperti rekomendasi dari WTO,” ucap Enggar usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/8/2019) seperti dikutip dari tirto.id.

Menurut Enggar, selama ini Indonesia memang menyalahi aturan WTO terkait perdagangan bebas dengan melarang masuknya produk Brasil. Ia pun memastikan keputusan WTO itu akan dilaksanakan. Adapun segala ketentuan untuk menghadapi masuknya ayam dan produk ayam dari Brasil akan disiapkan, termasuk persoalan sertifikat sanitasi internasional atau sertifikat halal.

Brasil memenangkan kasus sengketa dagang melawan Indonesia di WTO pada 2017, namun negara tersebut menilai keputusan WTO tidak pernah diterapkan oleh Indonesia. Alasannya, karena Brasil dianggap belum memiliki sertifikasi sanitasi internasional atau sertifikat halal yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah negara Islam. Brasil saat ini merupakan salah satu negara pengekspor unggas terbesar di dunia. Apabila Indonesia masih menutup pintu bagi Brasil, bukan tidak mungkin Brasil akan menyerang balik ekspor Indonesia ke negara tersebut. Kekhawatirannya, langkah itu diikuti oleh negara-negara lainnya.

“Kita harus lihat, misalkan ada permintaan dalam negeri atau tidak, tapi kita buka kalau ada yang mau minta silakan saja,” imbuh Enggartiasto.

Dikutip dari republika.com, Pengamat Perdagangan Internasional dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, pemerintah memang sudah selayaknya mengikuti ketentuan WTO untuk tidak menutup keran impor produk asal Brasil. Kendati demikian, pemerintah juga perlu mempersiapkan standarisasi yang konkret yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik.

Kendati demikian Ahmad menambahkan, pemerintah tak boleh tinggal diam dan membiarkan impor ayam masuk begitu saja. Pemerintah dinilai perlu melakukan berbagai diplomasi dagang untuk memanfaatkan kondisi dan mencari celah ekspor produk-produk yang dapat dinegosiasikan. Dari aspek-aspek tadi hal krusial yang perlu dicermati pemerintah, menurut dia, adalah penyesuaian data produksi dan kebutuhan ayam di dalam negeri. Dengan melihat kondisi produksi dan kebutuhan yang ada, maka kemungkinan ada dan tidaknya impor ayam tersebut baru dapat diketahui.

“Kalau ternayata produksi (ayam) kita surplus, ya untuk apa impor kan,” kata dia.

Anggota Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Guntur Rotua mengatakan, keran impor ayam dapat berimbas pada rontoknya harga ayam di tingkat domestik. Sebab, kata dia, harga ayam Brasil relatif lebih murah Rp 2.000 per kilogram (kg) jika dibandingkan dengan ayam Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 14 ribu per kg.

“(Impor) pasti berimbas, (lokal) kalah semua. Ngaruh sekali ke harga,” kata Guntur.

Kendati demikian dia menggarisbawahi bahwa produk impor ayam Brasil yang perlu diwaspadai yaitu tentang kesehatan dan kehalalannya. Karena, dengan biaya produksi dan jarak negara yang berjauhan, Brasil tetap bersikukuh memasok ayamnya ke Indonesia.

“Yang berbahaya itu (ayam) yang Brasil ekspor itu adalah bagian ayam yang dianggap sampah. Misalnya bagian dalam tubuh ayam, dan paha juga termasuk dianggap bukan daging oleh mereka,” kata dia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) I Ketut Diarmita saat ditemui usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, mengatakan pemerintah akan mengikuti keputusan yang ditetapkan WTO. Artinya, keran impor ayam Brasil bakal dibuka.

Sumber: tirto.id, republika.com

(Visited 89 times, 1 visits today)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *