fbpx
Suara Peternakan

ISPI Cabang Sulsel: Menuju Industri Peternakan Bermartabat

SUARAPETERNAKAN.COM – Focus Group Discussion (FGD) dan Penyusunan Pengurus Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Cabang Sulawesi Selatan Periode 2018-2022, Sabtu 16 Februari 2019 di Grand Sayang Park Hotel, Jalan Manunggal, No. 22, Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ir. Abdul Azis MM dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Muhammad Yusuf S.Pt mewakili Dekan Faklutas Peternakan Unhas, IKA Fapet Unhas, Dr. Ir. Syarifuddin MM  selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bosowa, Perwakilan dari Prodi ilmu Peternakan Alauddin Makassar, Perwakilan Prodi Peternakan Universitas Parepare dan Perwakilan dari pengurus ISPI Pusat.

Dr Syahrir Akil merupakan ketua umum terpilih pada ISPI cabang Sulsel periode 2018-2022. Rangkaian kegiatan berupa  FGD membahas tentang pokok-pokok pikiran ISPI menuju industri peternakan yang bermartabat dan membahas penyusunan SK pengurus ISPI Sulsel.

Dalam Sambutannya Ir Abdul Azis MM mengatakan, suasana seperti ini yang sangat dirindukan dikalangan ISPI dan sudah lama dirindukan. “Dengan adanya ketua umum ISPI Cabang Sulsel yang terpilih. Berharap kepengurusan ISPI tentunya bisa melakukan kegiatan yang bermasyarakat seperti menyelenggarakan bakti sosial, agar masyarakat bisa merasakan langsung kerja-kerja pengurus ISPI.“ Ujarnya.

Sebagai pemegang kebijakan di Sulsel, akan memberikan kesempatan dan duduk bersama untuk berkoordinasi dan bagaimana sinergi antara Pengurus ISPI dengan Pemerintahan.

Masalah   peternakan saat ini dengan adanya Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) misalnya peraturan mengenai pemberian izin usaha obat, veteriner, terkait masalah reproduksi ternak, lalu lintas ternak dan semua regulasi harus persetujuan dokter hewan setempat.  Tanpa melibatkan peternakan. “Sangat terbatas ruang yang diberikan oleh sarjana peternakan. Melihat regulasi yang ada bahwa semakin majunya profesi kedokteran hewan.,” tambah Ir Abdul Azis MM.

Terbatasnya ruang yang diberikan kepada sarjana peternakan. Regulasi yang ada semakin mengedepankan kedokteran hewan dalam penentuan kebijakan. Berharap ISPI teman-teman pengurus dan mantan pengurus bersatu padu dan kompak dalam hal tersebut.

Peran ikatan alumni juga sangat menentukan dengan kebijakan yang ada. Focus Group Discussion merupakan upaya dalam mensejajarkan organisasi dibidang peternakan, kompak membesarkan ISPI dan bisa membanggakan kedepan.

Dr Syahrir Akil mengatakan, meskipun jumlah kepengurusan tidak terlalu banyak dan saya akan memilih keterwakilan dan duduk bersama menyusun pengurus. Ada keterwakilan akademisi, pengusaha dan pemerintah.

Dalam FGD tersebut membicarakan terkait isu aktual tentang peternakan khususnya di Sulsel terkait organisasi ISPI dan permasalahan yang ada. Prof Jasmal A Syamsu dalam memandu FGD tersebut dan Narasumber adalah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan serta Prof Sudirman Baco dalam aspek akademisi.

Prof Dr Ir Sudirman Baco M.Sc mengatakan, Persaingan global sekarang tidak ada batas, siapa yang menguasai teknologi bisa eksis. Lebih ke isu yang update dibidang peternakan, lebih fokus bagaimana ISPI kedepannya dan bagaimana memperkuat ISPI dengan melihat ke sub ordinatnya. “perlu ada komitmen antara seluruh anggota. Kita harus memulai dan mempunyai potensi besar dalam pengembangan ISPI.” Ujarnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki power dalam pengambilan kebijakan dalam pembuatan Undang-undang pada tingkat regional dan nasional. Berharap ISPI bisa terlibat didalamnya.

Dalam FGD tersebut Prof Dr Ir Sudirman Baco M.Sc membahas agar ISPI kedepannya tetap memberikan support kepada peternakan baik pada pemerintahan dalam hal ini Dinas Peternakan dan orang peternakan yang menduduki DPRD ditingkat kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI.

“ Sangat besar pengaruhnya perintahan eksekutif dan legislatif  dalam mendorong untuk berkontribusi dibidang peternakan. Siapa yang melihat peternakan kalau dilegislatif tidak ada keahlian khusus peternakan,” tambah Prof Sudirman Baco. 

Masalah   peternakan saat ini dengan adanya Undang-Undang Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) misalnya peraturan mengenai pemberian izin usaha obat, veteriner, terkait masalah reproduksi ternak, lalu lintas ternak dan semua regulasi harus persetujuan dokter hewan setempat.  Tanpa melibatkan peternakan.

Terkait masalah regulasi dengan kebijakan yang ada Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2017 tentang peran dokter hewan. ISPI bisa membuktikan dan mampu berpikiran baik ditingkat nasional maupun regional. Menerungkan Peraturan Pemerintah yang ada pada UU No.18 Tahun 2009 disini peran peternakan yang kurang sekali.

ISPI berjuang dalam tataran kewenangan peternakan, pembangunan peternakan secara umum. ISPI berperan dalam kebijakan perundangan. Diperlukan adanya dukungan pemerintah. “Pada prinsipnya semua harus diperkuat, bahwa kami justru sangat sepakat, masalah penguatan utamanya diberbagai kelembagaan dan pemerintahan misalnya DPRD ditingkat kabupaten, kota, provinsi dan DPR RI,” tambah Ir Abdul Azis MM.

Perlu adanya pengusaha dan pemerintahan dalam keterwakilannya dilegislatif baik di provinsi maupun di kabupaten.

Ir Arfandi SH menilai kekeluargaan ISPI sangat tinggi. Sumbang saran bagaimana meningkatkan ISPI, komunikasi dengan ISPI pusat lebih intens.  Strategi pada tataran kebijakan harus berburu legislatif, ketika tidak punya sahabat, tidak ada yang bisa komunikasi tentang peternakan. Diperlukan revolusi berkaitan dengan kegiatan peternakan.

Salah satu kelebihan ISPI adalah organisasi yang mengutamakan kekompakan dan kekeluargaan. Dalam FGD tersebut membahas juga tentang pengembangan peternakan kedepannya. Ada tiga aspek usulan komisi yaitu kebijakan pemerintah, komisi  kesejahteraan dibidang kemitraan, dan komisi hubungan kerjasama.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu ISPI membangun jaringan baik dari bisnis yang beretika dalam membangun tatanannya. Jaringan kerjasama politik ISPI harus dibangun dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Hubungan antar masyarakat juga perlu diperhatikan.

Dr Syahrir Akil mengatakan,  Susunan pengurus disesuaikan dengan AD ART persis dengan susunan pengurus  ISPI pusat. “Agar bisa bersinergi dalam kepengurusan ketiga unsur dimasukkan seperti akademisi, birokrasi dan pengusaha. Semoga ISPI Sulsel jaya selalu,” ujarnya disela-sela penutupan.

(Visited 117 times, 1 visits today)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *